MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah konkret dalam memperkuat tata kelola investasi dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal.
Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya aktivitas usaha di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muaro Jambi, Alias, SH, MH, menegaskan bahwa investasi memiliki peran vital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, ia mengakui bahwa sistem pengawasan yang belum terintegrasi selama ini kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
“Selama ini pengawasan masih berjalan secara parsial dan sektoral, sehingga pelaku usaha sering menghadapi pemeriksaan berulang dari berbagai instansi,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan tim ini juga merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam regulasi tersebut, pengawasan dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam memantau aktivitas usaha secara terpadu.
Tidak hanya itu, Pemkab Muaro Jambi juga sekaligus mengukuhkan kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) periode 2025–2028. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), tercatat sebanyak 117 perusahaan—baik BUMN maupun swasta—telah beroperasi di Muaro Jambi sepanjang 2024. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah pada 2025 seiring meningkatnya penerbitan izin usaha.
Tim koordinasi yang dibentuk ini memiliki sejumlah tugas strategis, mulai dari memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan, memantau realisasi investasi, hingga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor.
“Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk ke Muaro Jambi berjalan sesuai aturan, namun tetap memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kita bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimistis dapat menghadirkan sistem pengawasan investasi yang lebih efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di daerah.(Red-Jawar4)
